Hashim Beberkan Prabowo Sudah Gagas Program Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

Hashim Beberkan Prabowo Sudah Gagas Program Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah, ternyata telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi, telah ada jauh sebelum dirinya memenangi Pilpres 2024.

Dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hashim menegaskan bahwa program MBG bukan ide baru.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu adalah janji Pak Prabowo dan digagas sejak tahun 2006,” ujar Hashim.

Pernyataan tersebut dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu.

Hashim menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari keprihatinan Prabowo terhadap kondisi gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Sejak 18 tahun lalu, Prabowo telah menyadari pentingnya pemenuhan gizi yang baik sebagai fondasi untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas. “Ini adalah bentuk kepedulian Pak Prabowo terhadap masa depan bangsa. Dia ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi tanpa terkendala biaya,” tambah Hashim.

Program MBG sendiri dirancang untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, dan mendukung pertumbuhan generasi muda yang lebih baik. Hashim menekankan bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan telah melalui proses pemikiran dan perencanaan yang matang sejak lama.

“Ini bukan program yang dibuat secara instan. Pak Prabowo sudah memikirkan ini sejak lama, bahkan sebelum beliau memutuskan untuk maju dalam Pilpres. Ini adalah bukti keseriusannya dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Hashim.

Hashim juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai mewujudkan gagasan Prabowo tersebut.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Dengan memberikan akses makanan bergizi gratis, kita memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang maksimal,” jelasnya.

Selain itu, Hashim menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera. “Ini adalah bagian dari komitmen Pak Prabowo untuk membawa perubahan nyata bagi rakyat Indonesia. Program MBG adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” ucapnya.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis kesehatan dan pendidikan.

Mereka menilai bahwa program ini bisa menjadi solusi jangka panjang mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan serius Indonesia.

Dengan pengakuan Hashim bahwa program MBG telah digagas sejak 2006, semakin jelas Prabowo memiliki visi jauh ke depan membangun Indonesia.

Program ini bukan hanya bukti komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga menunjukkan bahwa Prabowo telah lama memikirkan solusi konkret bangsa.

BACA JUGA : BPN Didesak Wakil Ketua DPRD Jatim Sertifikat Lahan di Gapura Harus Diusut Tuntas

Senjata Aparat dan Masyarakat Sipil Dievaluasi Total oleh Menteri HAM

Senjata Aparat dan Masyarakat Sipil Dievaluasi Total oleh Menteri HAM

Menteri HAM Natalius Pigai telah meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

Menurut Menteri HAM, evaluasi total terhadap izin penggunaan senjata sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Penyalahgunaan senjata dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan yang merugikan banyak pihak.

Dengan adanya evaluasi total ini, diharapkan penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil dapat lebih terkontrol dan tidak disalahgunakan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Semua pihak diharapkan dapat mendukung langkah-langkah ini demi terwujudnya keadilan dan kedamaian di Indonesia.

Ini harus dievaluasi total karena jelas-jela menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Penggunaan senjata aparat maupun penduduk sipil diikat dengan Ketentuan dan Aturan yang ketat

Memang penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab akan menjadi ancaman bagi hak asasi manusia akan tapi juga akan menjadi ancaman bagi stabilitas sosial.

Pada peristiwa keterbunuh belakangan ini tidak cuma ciptakan ketakutan kepada bangsa tetapi juga menghorangi hak untuk hidup berdasarkan Deklarasi Pidum Bersama Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Di dalam pasal 3 DUHAM, sambung Pigai, telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Dengan demikian, penyalahgunaan senjata yang membahayakan hidup individu akan bertentangan dengan HAM.

“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya pula.

Menurut Pigai, terkait penembakan di Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan Aparat TNI, Pigai berharap peristiwa itu diusut sampai tuntas.