Business

Business adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan keuntungan dengan membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa

Rano Karno Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta Sebelum Resmi Dilantik

by
Rano Karno Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta Sebelum Resmi Dilantik

Meskipun belum resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dengan meninjau langsung sejumlah lokasi banjir di ibu kota. Calon wakil gubernur terpilih ini menyatakan bahwa dirinya akan segera bekerja sehari setelah pelantikan yang rencananya digelar pada 20 Februari mendatang. Kunjungannya ke beberapa titik rawan banjir, seperti Waduk Pluit dan Muara Baru, menjadi langkah awal dalam menyusun program 100 hari kerjanya.

Rano Karno melakukan peninjauan ini usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2). Ia menegaskan bahwa penanganan banjir akan menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinannya nanti. “Saya ingin memastikan bahwa masalah banjir di Jakarta akan menjadi prioritas. Ini adalah langkah awal untuk memahami kondisi lapangan dan menyusun strategi yang tepat,” ujar Rano Karno.

Kunjungannya ke Waduk Pluit dan Muara Baru tidak hanya sekadar formalitas. Rano Karno terlihat serius berbicara dengan warga setempat Resmi Dilantik dan petugas yang bertugas di lokasi. Ia menanyakan berbagai masalah yang sering dihadapi, seperti penyumbatan saluran air, kapasitas waduk, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan reaksi saat musim hujan tiba, tetapi harus dimulai dari perencanaan yang matang dan tindakan preventif.

Rano Karno juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi banjir.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Peran serta warga sangat penting, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga melaporkan masalah yang mereka temui. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya. Ia berjanji akan mengoptimalkan program-program yang melibatkan partisipasi aktif warga Jakarta.

Selain masalah banjir, Rano Karno juga menyampaikan bahwa dirinya akan fokus pada sejumlah isu lain, seperti transportasi umum, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Ia menegaskan bahwa program 100 hari kerjanya akan diisi dengan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Saya ingin membawa perubahan yang nyata. Tidak hanya sekadar wacana, tetapi tindakan yang berdampak positif,” tegas link situs.

Kesiapan Rano Karno untuk langsung bekerja setelah pelantikan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meskipun belum resmi menjabat, langkah proaktifnya ini telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk warga Jakarta yang berharap adanya perbaikan dalam penanganan banjir dan masalah lainnya.

Dengan latar belakangnya sebagai seniman dan politisi, Rano Karno diharapkan dapat membawa pendekatan yang humanis dan solutif dalam memimpin Jakarta. Kunjungannya ke lokasi banjir sebelum pelantikan menjadi sinyal kuat bahwa dirinya siap menghadapi tantangan besar di ibu kota.

Warga Jakarta menunggu kebijakan nyata dari Rano Karno dan Anies Baswedan untuk kemajuan ibu kota. Dengan aksi konkret, Rano Karno ingin membangun kepercayaan publik dan menciptakan Jakarta yang lebih nyaman.

Prabowo Melanjutkan Program Hilirisasi 2025 Dimulai dengan 15 Megaproyek Strategis

by
Prabowo Melanjutkan Program Hilirisasi 2025 Dimulai dengan 15 Megaproyek Strategis

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini, yang sebelumnya digalakkan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, akan dilanjutkan oleh Kabinet Merah Putih (KMP) pada tahun 2025. Prabowo mengumumkan bahwa program hilirisasi akan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek strategis yang memiliki nilai investasi miliaran dolar. Pernyataan ini disampaikan dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (tanggal).

“Hilirisasi akan kita teruskan dan kita wujudkan. Tahun ini, kita akan memulai setidaknya 15 megaproyek dengan nilai investasi miliaran dolar. Kita akan memulainya tanpa harus meminta-minta investasi dari luar negeri,” tegas Prabowo. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi nilai tambah yang lebih besar.

Selama ini, Indonesia sering kali hanya mengekspor bahan mentah, yang membuat nilai ekonominya rendah. Dengan hilirisasi, bahan mentah tersebut akan diolah di dalam negeri menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi selama ini kita hanya mengekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah solusi untuk mengubah hal itu. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, kita bisa menciptakan nilai tambah yang besar dan membuka peluang kerja bagi rakyat,” ujar Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, namun tanpa ada paksaan.

Ke-15 megaproyek yang akan dimulai pada tahun 2025 mencakup berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, kelautan, dan energi. Prabowo menyebutkan bahwa proyek-proyek ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. “Kita ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam hal ekonomi. Hilirisasi adalah langkah besar menuju tujuan itu,” ujar berita terkini.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa program hilirisasi ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup. “Kita harus memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada generasi mendatang,” kata Prabowo.

Dukungan terhadap program hilirisasi ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk pelaku industri dan akademisi.

Mereka menilai bahwa program ini merupakan langkah tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, program hilirisasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Prabowo optimistis bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. “Ini adalah awal dari langkah besar kita. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” pungkas Prabowo.

Program hilirisasi Kabinet Merah Putih membuktikan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan ini juga menjadi harapan baru agar hasil pembangunan dapat dinikmati lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Dengan 15 megaproyek strategis yang dijadwalkan mulai pada 2025, Indonesia bersiap memasuki era baru dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah berharap kekayaan alam yang dimiliki dapat benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat di berbagai daerah.

BACA JUGA : Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

by
Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Indra Sukmono Arharrys, mantan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024, didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp224,69 miliar dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kasus ini terjadi selama periode 2019-2021 dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Tbk, Donald Sihombing, serta mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles. Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andy Bernard Desman, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp224,69 miliar dihitung berdasarkan laporan Unit Akuntansi Forensik KPK.

“Laporan hasil penghitungan kerugian negara disusun oleh Unit Akuntansi Forensik pada Direktorat KPK,” ujar Desman.

JPU menjelaskan bahwa Indra Sukmono Arharrys korupsi bersama pihak lain, termasuk Donald Sihombing dan lainnya.

Modus operandi yang digunakan adalah mengatur pengadaan lahan secara tidak transparan, menyebabkan pembayaran tidak wajar serta merugikan keuangan negara secara signifikan.

Dari total kerugian negara sebesar Rp224,69 miliar, sebagian besar di antaranya, yaitu Rp221,69 miliar, diduga digunakan untuk memperkaya Donald Sihombing. Sementara itu, Rp3 miliar lainnya dikatakan mengalir ke mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles. JPU menegaskan bahwa tindakan ini melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Kasus ini bermula dari proses pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, yang dilakukan oleh PPSJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Dalam prosesnya, terjadi ketidakwajaran dalam penentuan harga dan mekanisme pembayaran, yang diduga sengaja diatur untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. KPK kemudian melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada praktik korupsi.

Indra Sukmono Arharrys dan tersangka lain didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang, JPU memaparkan bukti-bukti, termasuk dokumen keuangan, surat pengadaan lahan, serta keterangan saksi terkait kasus tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan BUMD milik pemerintah daerah DKI Jakarta.

Masyarakat pun menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. “Kami berharap KPK dapat menindak tegas para pelaku korupsi ini. Kerugian negara harus dikembalikan, dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” ujar rans4d.

KPK berkomitmen untuk terus menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Selain menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap para tersangka, KPK juga akan memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan. “Kami akan terus bekerja keras untuk memulihkan kerugian negara dan memastikan keadilan ditegakkan,” ujar Andy Bernard Desman.

Dengan proses hukum yang sedang berjalan, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan kasus korupsi. KPK juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk memerangi korupsi dan menjaga keuangan negara,” pungkas JPU.

Deddy Corbuzier Ditunjuk sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

by
Deddy Corbuzier Ditunjuk sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menunjuk Deddy Corbuzier, atau dikenal dengan nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang komunikasi sosial dan publik. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, pada Selasa (tanggal) di Jakarta. Penunjukan ini menegaskan peran penting Deddy dalam mendukung upaya Kemhan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Frega menjelaskan bahwa Deddy dipilih karena memiliki pengaruh yang luas di kalangan masyarakat. Sebagai seorang influencer dan tokoh publik, Deddy dinilai mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui konten-konten kreatif yang diunggah di platform media sosial. Kemampuannya dalam berkomunikasi dan memengaruhi publik diharapkan dapat membantu Kemhan dalam menyosialisasikan program-program strategis di bidang pertahanan dan kedaulatan negara.

“Pak Deddy memiliki daya jangkau yang luas dan pengaruh yang signifikan di masyarakat. Kami yakin beliau dapat membantu menyampaikan pesan-pesan penting Kemhan kepada publik dengan cara yang efektif dan mudah dipahami,” ujar slot toto.

Deddy Corbuzier, yang sebelumnya dikenal sebagai pesulap profesional dan konten kreator, telah lama menjadi figur publik yang diperhitungkan.

Dengan jutaan pengikut di berbagai platform media sosial, Deddy memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara masif dan menarik perhatian khalayak. Keahlian ini akan menjadi aset berharga bagi Kemhan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan negara.

Dalam menjalankan tugas barunya, Deddy diharapkan dapat membantu Kemhan dalam merancang strategi komunikasi yang inovatif. Hal ini mencakup sosialisasi program-program pertahanan, edukasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara, serta membangun citra positif institusi pertahanan di mata publik. Deddy juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara Kemhan dan generasi muda, yang merupakan kelompok penting dalam upaya membangun kesadaran nasional.

Penunjukan Deddy sebagai Staf Khusus Menhan menandai langkah Kemhan memanfaatkan media sosial dan tokoh publik untuk memperkuat komunikasi strategis. Di era digital seperti sekarang, peran influencer dan konten kreator semakin penting dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Dengan menggandeng Deddy, Kemhan menunjukkan komitmennya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meskipun penunjukan ini menuai beragam tanggapan dari publik, banyak yang menyambut positif langkah Kemhan. Deddy dianggap memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan kompleks tentang pertahanan dengan cara yang sederhana dan menarik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program Kemhan.

Dengan dedikasi dan pengalaman yang dimiliki, Deddy Corbuzier siap menjalankan tugas barunya sebagai Staf Khusus Menhan.

505 Kepala Daerah Ikuti Retret Kepemimpinan di Magelang Selama Sepekan

by
505 Kepala Daerah Ikuti Retret Kepemimpinan di Magelang Selama Sepekan

Sebanyak 505 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Kegiatan ini digelar setelah para kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retret ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Retret yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini diadakan di kompleks Akmil Magelang, yang dipilih karena dinilai memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Bima Arya menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat lain, lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada di Magelang. Tenda-tenda dan peralatan lainnya masih bisa digunakan, seperti yang sebelumnya dipakai oleh para menteri,” ujarnya di Gedung Agung, Yogyakarta.

Pemilihan Magelang sebagai lokasi retret juga tidak lepas dari rekomendasi Presiden. Menurut Bima Arya, Magelang telah ditetapkan sebagai tempat pembekalan bagi para pemimpin, termasuk kabinet Merah Putih. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan para kepala daerah siap menghadapi tantangan ke depan,” tambahnya.

Retret ini dirancang untuk memberikan pembekalan intensif kepada kepala daerah, mencakup manajemen pemerintahan, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan mental dan fisik untuk meningkatkan ketahanan serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Bima Arya menekankan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata untuk membentuk pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin memastikan kepala daerah siap secara administratif, memiliki mental kuat, serta visi jelas untuk memajukan daerahnya,” ucapnya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berkumpulnya 505 kepala daerah dalam satu lokasi, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk mendukung program-program nasional. “Ini adalah momentum untuk mempererat hubungan antara pusat dan daerah, sekaligus membangun kolaborasi yang lebih solid,” kata slot 4d.

Retret kepemimpinan di Magelang ini menjadi langkah awal yang penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama sepekan, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendukung para kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Terkait Bunga Zainal

by
Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Terkait Bunga Zainal

Subdit Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi fiktif yang menimpa artis Bunga Zainal. Kerugian yang dialami Bunga Zainal dalam kasus ini mencapai Rp6,2 miliar. Kedua tersangka tersebut diketahui berinisial AAACD dan SFSS. Mereka diduga terlibat dalam skema investasi palsu yang menjerat korban, termasuk selebritas ternama tersebut.

Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta pada Kamis lalu. “Kami telah menetapkan dua tersangka dengan inisial AAACD dan SFSS,” ujar Ade Ary. Keduanya dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. “Keduanya telah ditahan sejak tadi malam,” tambahnya.

Kasus ini bermula ketika Bunga Zainal melaporkan adanya dugaan penipuan investasi yang menimpanya.

Ia mengaku telah mempercayakan sejumlah dana besar kepada pihak tersangka dengan janji imbal hasil yang menggiurkan. Namun, setelah beberapa waktu, Bunga Zainal menyadari bahwa investasi tersebut ternyata fiktif. Ia pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan mendalam terhadap laporan tersebut. Hasilnya, ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan AAACD dan SFSS dalam skema penipuan tersebut. Keduanya diduga telah melakukan modus operandi yang sama terhadap beberapa korban lainnya, meskipun Bunga Zainal menjadi korban yang paling menonjol karena statusnya sebagai publik figur.

Penetapan tersangka ini menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik penipuan investasi yang marak terjadi belakangan ini. Ade Ary menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, jika ada. “Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Investigasi masih terus berjalan,” ujar slot 4d.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Maraknya penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi seringkali menjadi modus para pelaku kejahatan untuk menjerat korban. Bunga Zainal, melalui pengalamannya, berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji manis tanpa melakukan pengecekan yang mendalam terlebih dahulu.

Sementara itu, Bunga Zainal mengaku lega dengan langkah cepat yang diambil oleh Polda Metro Jaya. Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil. “Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menangani kasus ini dengan serius. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar Bunga Zainal dalam keterangan singkatnya.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka, kasus ini diharapkan dapat segera menemui titik terang. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan serupa untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi praktik penipuan serupa di masa mendatang.

Ketua MPR RI Serahkan Hasil Kajian Ketatanegaraan kepada Presiden Prabowo

by
Ketua MPR RI Serahkan Hasil Kajian Ketatanegaraan kepada Presiden Prabowo

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara resmi menyerahkan hasil kajian ketatanegaraan MPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek penting, termasuk analisis mendalam terhadap konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pertemuan ini berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin lalu, dan berjalan selama kurang lebih satu jam.

Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyampaikan perkembangan terbaru dari kajian ketatanegaraan yang telah dilakukan oleh MPR RI. “Kami melaporkan beberapa perkembangan kajian ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk kajian dan pandangan terhadap konstitusi UUD 1945,” ujar Muzani usai pertemuan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil kebijakan strategis terkait tata kelola negara.

Kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh Ketua MPR RI merupakan upaya untuk memperkuat fondasi konstitusional negara. UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Muzani menekankan pentingnya kajian ini sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. “Kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik hasil kajian yang disampaikan oleh Muzani. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyatakan apresiasinya atas kerja keras MPR RI dalam melakukan kajian mendalam terhadap konstitusi dan sistem ketatanegaraan. “Saya sangat menghargai upaya MPR RI dalam memperkuat fondasi konstitusional negara. Kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah,” ujar Suara Dunia.

Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden ini juga menandakan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertugas mengawal konstitusi dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 jika diperlukan. Sementara itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang peran kunci dalam menjalankan kebijakan negara berdasarkan konstitusi.

Hasil kajian ketatanegaraan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah ke depan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memicu diskusi publik yang lebih luas tentang masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat konstitusi dan sistem ketatanegaraan dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif.

Ke depan, MPR RI berencana untuk terus melakukan kajian-kajian serupa guna memastikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, seperti yang terlihat dalam pertemuan ini, diharapkan dapat terus terjaga demi kemajuan dan stabilitas bangsa.

Hashim Beberkan Prabowo Sudah Gagas Program Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

by
Hashim Beberkan Prabowo Sudah Gagas Program Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah, ternyata telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi, telah ada jauh sebelum dirinya memenangi Pilpres 2024.

Dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hashim menegaskan bahwa program MBG bukan ide baru.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu adalah janji Pak Prabowo dan digagas sejak tahun 2006,” ujar Hashim.

Pernyataan tersebut dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu.

Hashim menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari keprihatinan Prabowo terhadap kondisi gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Sejak 18 tahun lalu, Prabowo telah menyadari pentingnya pemenuhan gizi yang baik sebagai fondasi untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas. “Ini adalah bentuk kepedulian Pak Prabowo terhadap masa depan bangsa. Dia ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi tanpa terkendala biaya,” tambah Hashim.

Program MBG sendiri dirancang untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, dan mendukung pertumbuhan generasi muda yang lebih baik. Hashim menekankan bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan telah melalui proses pemikiran dan perencanaan yang matang sejak lama.

“Ini bukan program yang dibuat secara instan. Pak Prabowo sudah memikirkan ini sejak lama, bahkan sebelum beliau memutuskan untuk maju dalam Pilpres. Ini adalah bukti keseriusannya dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Hashim.

Hashim juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai mewujudkan gagasan Prabowo tersebut.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Dengan memberikan akses makanan bergizi gratis, kita memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang maksimal,” jelasnya.

Selain itu, Hashim menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera. “Ini adalah bagian dari komitmen Pak Prabowo untuk membawa perubahan nyata bagi rakyat Indonesia. Program MBG adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” ucapnya.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis kesehatan dan pendidikan.

Mereka menilai bahwa program ini bisa menjadi solusi jangka panjang mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan serius Indonesia.

Dengan pengakuan Hashim bahwa program MBG telah digagas sejak 2006, semakin jelas Prabowo memiliki visi jauh ke depan membangun Indonesia.

Program ini bukan hanya bukti komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga menunjukkan bahwa Prabowo telah lama memikirkan solusi konkret bangsa.

BACA JUGA : BPN Didesak Wakil Ketua DPRD Jatim Sertifikat Lahan di Gapura Harus Diusut Tuntas

Menjelang Putusan MK, Polda Papua Siagakan Langkah Antisipasi Konflik di Dua Provinsi

by
Menjelang Putusan MK, Polda Papua Siagakan Langkah Antisipasi Konflik di Dua Provinsi

Menjelang putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah potensi konflik di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya telah mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu ketegangan. Mari bersama-sama menjaga kedamaian di wilayah kita,” ujar Benny dalam keterangan resminya, Selasa (10/10).

Situasi Menjelang Putusan MK

Pembacaan putusan sela MK ini dinilai krusial karena akan menentukan kelanjutan proses PHP Kada di dua provinsi tersebut. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kerap memicu ketegangan di antara pendukung pasangan calon, terutama di daerah dengan dinamika politik yang tinggi seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kedua provinsi ini memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganan keamanan.

Polda Papua telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi lokasi konflik. Langkah antisipatif pun telah diambil, seperti penempatan personel tambahan di daerah-daerah tersebut, patroli intensif, serta pendekatan kepada tokoh masyarakat dan adat untuk membantu meredam ketegangan.

Upaya Menjaga Stabilitas

Benny menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan lembaga adat untuk memastikan bahwa situasi tetap kondusif. “Kami tidak ingin ada gesekan yang merugikan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas,” tegasnya.

Selain itu, Polda Papua juga mengimbau para pendukung pasangan calon untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “MK adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan ini. Mari kita percayakan kepada mereka untuk mengambil keputusan yang adil,” ujar Benny.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan

Masyarakat pun diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Benny mengajak warga untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang mencurigakan atau berpotensi memicu konflik. “Kami memiliki hotline yang bisa dihubungi 24 jam. Jangan ragu untuk melapor jika melihat hal-hal yang mengkhawatirkan,” katanya.

Tokoh masyarakat di Papua Tengah, Yoseph Wenda, menyambut baik langkah antisipatif yang diambil oleh Polda Papua. “Kami mendukung upaya polisi untuk menjaga keamanan. Sebagai masyarakat, kami juga akan berusaha untuk tidak terprovokasi dan menjaga persatuan,” ujarnya.

Antisipasi Jangka Panjang

Tidak hanya fokus pada situasi saat ini, Polda Papua juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan perdamaian dalam proses demokrasi. “Kami ingin membangun kesadaran bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persaudaraan,” kata Benny.

Selain itu, Polda Papua juga berencana memperkuat sinergi dengan lembaga adat dan agama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. “Lembaga adat dan agama memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian. Kami akan terus bekerja sama dengan mereka,” tambahnya.

Harapan untuk Kedamaian

Menjelang putusan MK, harapan untuk kedamaian dan ketertiban di Papua Tengah dan Papua Pegunungan semakin menguat. Masyarakat berharap bahwa proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gejolak. “Kami berdoa agar semua pihak bisa menerima keputusan MK dengan lapang dada. Yang terpenting adalah keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yoseph Wenda.

Polda Papua pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. “Kami siap siaga 24 jam. Keamanan masyarakat adalah prioritas utama kami,” tegas Benny.

Dengan langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan, diharapkan proses pembacaan putusan MK dapat berjalan damai dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

Anggota DPR RI Soroti Kasus Penembakan PMI di Malaysia

by
Anggota DPR RI Soroti Kasus Penembakan PMI di Malaysia

Anggota DPR RI dari Komisi I meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Malaysia untuk segera menyelidiki kasus dugaan penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan nyawa PMI yang bekerja di perairan Malaysia.

Dalam kasus ini, terdapat dugaan bahwa penembakan dilakukan tanpa alasan yang jelas dan merugikan PMI yang sedang menjalankan tugasnya. Anggota DPR RI menekankan pentingnya perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri, termasuk dalam hal keamanan dan keselamatan.

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Malaysia diminta untuk bertindak cepat dan menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Langkah-langkah konkret perlu diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan dan agar keamanan PMI dapat terjamin saat bekerja di luar negeri.

Dia mengatakan hal ini adalah penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Dia mengatakan kasus itu harus diulas mendalam dan transparan.

“Saya menginginkan pemerintah Malaysia buka sama dengan penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

Senakapun mengatakan, jika insiden penembakan itu mengganggu hubungan diplomatik kedua negara, hubungan diplomatik itu sudah berkembang baik.

Dia sangat memuji penembakan tersebut oleh aparat Malaysia karena masih ada beberapa hal lain yang bisa diinisiasi, sebagai bentuk cara pencegahan pelanggarm pelanggaran.

Selain itu, menurut dia, insiden ini diharapkan bisa menjadi momentum meningkatkan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia.

Penting bagi Pemerintah Indonesia untuk membesarkan hati masyarakat yang bekerja di luar negeri agar melalui jalur resmi untuk menghindari risiko.

Bagaimanapun, masa itu, dia paham mengecam peristiwa penembakan oleh aparat Malaysia, karena banyak budi pekerti menghindari pelanggaran.

Selain itu, dia mengatakan insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja tenaga migran Indonesia.

Kemungkinan risiko serupa perlu diminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimbau masyarakat yang bekerja di luar negeri menggunakan jalur resmi.

Kami mengimbau Pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terkait perlindungan WNI di luar negeri, agar tidak terulang.

Sebelumnya, APMM menembak lima PMI non-prosedural pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Seorang pekerja migran tewas, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang di rumah sakit di beberapa wilayah Selangor, Malaysia, disOK.

Kasus penembakan terhadap PMI di Malaysia harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia agar keberadaan dan perlindungan PMI di luar negeri dapat terjamin dengan baik.