artikel pemerintahan

DPR Apresiasi Inpres DTSEN sebagai Langkah Konkret Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

by
DPR Apresiasi Inpres DTSEN sebagai Langkah Konkret Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kebijakan konkret pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cucun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Inpres tersebut, menyebutnya sebagai prestasi yang membanggakan.

“Saya sebagai pimpinan DPR mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah meneken Inpres DTSEN. Ini tentu prestasi yang membanggakan, bagaimana pengentasan kemiskinan, target miskin ekstrem nol persen, insyaallah bisa cepat terwujud,” ujar Cucun di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Inpres DTSEN bertujuan untuk menyatukan data sosial dan ekonomi nasional yang selama ini masih terfragmentasi.

Dengan adanya data tunggal ini, pemerintah dapat merancang program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih tepat sasaran. Cucun menjelaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program pemerintah lainnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cucun juga memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) beserta seluruh kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya yang telah bekerja keras mewujudkan DTSEN. “Saya mengapresiasi kinerja Kemenko PM dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat. Mereka telah berjuang keras untuk mewujudkan data tunggal ini,” ujarnya.

Menurut Cucun, keberhasilan implementasi Inpres DTSEN menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Data tunggal diharapkan mempermudah pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat paling membutuhkan bantuan secara lebih akurat dan cepat.

Selain itu, Cucun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan Inpres DTSEN. “Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Ini adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

BACA JUGA : Rano Karno Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta Sebelum Resmi Dilantik

DPR sendiri, lanjut Cucun, siap mendukung penuh kebijakan ini melalui fungsi pengawasan dan legislasi.

Ia berharap bahwa Inpres DTSEN dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami di DPR akan terus memantau pelaksanaan Inpres ini dan memastikan bahwa tidak ada hambatan yang berarti,” ujar Berita Pemerintahan.

Kehadiran Inpres DTSEN juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat merespons berbagai tantangan tersebut dengan lebih cepat dan tepat. Cucun optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Inpres DTSEN menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Cucun berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. “Kita semua harus bergerak bersama untuk mendukung kebijakan ini. Dengan kerja keras dan kolaborasi, target nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita capai,” pungkasnya.

Dengan adanya Inpres DTSEN, Indonesia diharapkan dapat melangkah lebih maju dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengatasi kemiskinan serta kesenjangan sosial yang menjadi tantangan besar.

Prabowo Melanjutkan Program Hilirisasi 2025 Dimulai dengan 15 Megaproyek Strategis

by
Prabowo Melanjutkan Program Hilirisasi 2025 Dimulai dengan 15 Megaproyek Strategis

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini, yang sebelumnya digalakkan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, akan dilanjutkan oleh Kabinet Merah Putih (KMP) pada tahun 2025. Prabowo mengumumkan bahwa program hilirisasi akan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek strategis yang memiliki nilai investasi miliaran dolar. Pernyataan ini disampaikan dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (tanggal).

“Hilirisasi akan kita teruskan dan kita wujudkan. Tahun ini, kita akan memulai setidaknya 15 megaproyek dengan nilai investasi miliaran dolar. Kita akan memulainya tanpa harus meminta-minta investasi dari luar negeri,” tegas Prabowo. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi nilai tambah yang lebih besar.

Selama ini, Indonesia sering kali hanya mengekspor bahan mentah, yang membuat nilai ekonominya rendah. Dengan hilirisasi, bahan mentah tersebut akan diolah di dalam negeri menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi selama ini kita hanya mengekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah solusi untuk mengubah hal itu. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, kita bisa menciptakan nilai tambah yang besar dan membuka peluang kerja bagi rakyat,” ujar Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, namun tanpa ada paksaan.

Ke-15 megaproyek yang akan dimulai pada tahun 2025 mencakup berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, kelautan, dan energi. Prabowo menyebutkan bahwa proyek-proyek ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. “Kita ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam hal ekonomi. Hilirisasi adalah langkah besar menuju tujuan itu,” ujar berita terkini.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa program hilirisasi ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup. “Kita harus memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada generasi mendatang,” kata Prabowo.

Dukungan terhadap program hilirisasi ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk pelaku industri dan akademisi.

Mereka menilai bahwa program ini merupakan langkah tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, program hilirisasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Prabowo optimistis bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. “Ini adalah awal dari langkah besar kita. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” pungkas Prabowo.

Program hilirisasi Kabinet Merah Putih membuktikan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan ini juga menjadi harapan baru agar hasil pembangunan dapat dinikmati lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Dengan 15 megaproyek strategis yang dijadwalkan mulai pada 2025, Indonesia bersiap memasuki era baru dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah berharap kekayaan alam yang dimiliki dapat benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat di berbagai daerah.

BACA JUGA : Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

by
Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Indra Sukmono Arharrys, mantan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024, didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp224,69 miliar dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kasus ini terjadi selama periode 2019-2021 dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Tbk, Donald Sihombing, serta mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles. Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andy Bernard Desman, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp224,69 miliar dihitung berdasarkan laporan Unit Akuntansi Forensik KPK.

“Laporan hasil penghitungan kerugian negara disusun oleh Unit Akuntansi Forensik pada Direktorat KPK,” ujar Desman.

JPU menjelaskan bahwa Indra Sukmono Arharrys korupsi bersama pihak lain, termasuk Donald Sihombing dan lainnya.

Modus operandi yang digunakan adalah mengatur pengadaan lahan secara tidak transparan, menyebabkan pembayaran tidak wajar serta merugikan keuangan negara secara signifikan.

Dari total kerugian negara sebesar Rp224,69 miliar, sebagian besar di antaranya, yaitu Rp221,69 miliar, diduga digunakan untuk memperkaya Donald Sihombing. Sementara itu, Rp3 miliar lainnya dikatakan mengalir ke mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles. JPU menegaskan bahwa tindakan ini melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Kasus ini bermula dari proses pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, yang dilakukan oleh PPSJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Dalam prosesnya, terjadi ketidakwajaran dalam penentuan harga dan mekanisme pembayaran, yang diduga sengaja diatur untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. KPK kemudian melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada praktik korupsi.

Indra Sukmono Arharrys dan tersangka lain didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang, JPU memaparkan bukti-bukti, termasuk dokumen keuangan, surat pengadaan lahan, serta keterangan saksi terkait kasus tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan BUMD milik pemerintah daerah DKI Jakarta.

Masyarakat pun menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. “Kami berharap KPK dapat menindak tegas para pelaku korupsi ini. Kerugian negara harus dikembalikan, dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” ujar rans4d.

KPK berkomitmen untuk terus menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Selain menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap para tersangka, KPK juga akan memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan. “Kami akan terus bekerja keras untuk memulihkan kerugian negara dan memastikan keadilan ditegakkan,” ujar Andy Bernard Desman.

Dengan proses hukum yang sedang berjalan, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan kasus korupsi. KPK juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk memerangi korupsi dan menjaga keuangan negara,” pungkas JPU.

Deddy Corbuzier Ditunjuk sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

by
Deddy Corbuzier Ditunjuk sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menunjuk Deddy Corbuzier, atau dikenal dengan nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang komunikasi sosial dan publik. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, pada Selasa (tanggal) di Jakarta. Penunjukan ini menegaskan peran penting Deddy dalam mendukung upaya Kemhan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Frega menjelaskan bahwa Deddy dipilih karena memiliki pengaruh yang luas di kalangan masyarakat. Sebagai seorang influencer dan tokoh publik, Deddy dinilai mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui konten-konten kreatif yang diunggah di platform media sosial. Kemampuannya dalam berkomunikasi dan memengaruhi publik diharapkan dapat membantu Kemhan dalam menyosialisasikan program-program strategis di bidang pertahanan dan kedaulatan negara.

“Pak Deddy memiliki daya jangkau yang luas dan pengaruh yang signifikan di masyarakat. Kami yakin beliau dapat membantu menyampaikan pesan-pesan penting Kemhan kepada publik dengan cara yang efektif dan mudah dipahami,” ujar slot toto.

Deddy Corbuzier, yang sebelumnya dikenal sebagai pesulap profesional dan konten kreator, telah lama menjadi figur publik yang diperhitungkan.

Dengan jutaan pengikut di berbagai platform media sosial, Deddy memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara masif dan menarik perhatian khalayak. Keahlian ini akan menjadi aset berharga bagi Kemhan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan negara.

Dalam menjalankan tugas barunya, Deddy diharapkan dapat membantu Kemhan dalam merancang strategi komunikasi yang inovatif. Hal ini mencakup sosialisasi program-program pertahanan, edukasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara, serta membangun citra positif institusi pertahanan di mata publik. Deddy juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara Kemhan dan generasi muda, yang merupakan kelompok penting dalam upaya membangun kesadaran nasional.

Penunjukan Deddy sebagai Staf Khusus Menhan menandai langkah Kemhan memanfaatkan media sosial dan tokoh publik untuk memperkuat komunikasi strategis. Di era digital seperti sekarang, peran influencer dan konten kreator semakin penting dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Dengan menggandeng Deddy, Kemhan menunjukkan komitmennya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meskipun penunjukan ini menuai beragam tanggapan dari publik, banyak yang menyambut positif langkah Kemhan. Deddy dianggap memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan kompleks tentang pertahanan dengan cara yang sederhana dan menarik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program Kemhan.

Dengan dedikasi dan pengalaman yang dimiliki, Deddy Corbuzier siap menjalankan tugas barunya sebagai Staf Khusus Menhan.

505 Kepala Daerah Ikuti Retret Kepemimpinan di Magelang Selama Sepekan

by
505 Kepala Daerah Ikuti Retret Kepemimpinan di Magelang Selama Sepekan

Sebanyak 505 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Kegiatan ini digelar setelah para kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retret ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Retret yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini diadakan di kompleks Akmil Magelang, yang dipilih karena dinilai memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Bima Arya menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat lain, lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada di Magelang. Tenda-tenda dan peralatan lainnya masih bisa digunakan, seperti yang sebelumnya dipakai oleh para menteri,” ujarnya di Gedung Agung, Yogyakarta.

Pemilihan Magelang sebagai lokasi retret juga tidak lepas dari rekomendasi Presiden. Menurut Bima Arya, Magelang telah ditetapkan sebagai tempat pembekalan bagi para pemimpin, termasuk kabinet Merah Putih. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan para kepala daerah siap menghadapi tantangan ke depan,” tambahnya.

Retret ini dirancang untuk memberikan pembekalan intensif kepada kepala daerah, mencakup manajemen pemerintahan, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan mental dan fisik untuk meningkatkan ketahanan serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Bima Arya menekankan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata untuk membentuk pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin memastikan kepala daerah siap secara administratif, memiliki mental kuat, serta visi jelas untuk memajukan daerahnya,” ucapnya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berkumpulnya 505 kepala daerah dalam satu lokasi, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk mendukung program-program nasional. “Ini adalah momentum untuk mempererat hubungan antara pusat dan daerah, sekaligus membangun kolaborasi yang lebih solid,” kata slot 4d.

Retret kepemimpinan di Magelang ini menjadi langkah awal yang penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama sepekan, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendukung para kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

KemenPANRB Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Sejak Pandemi COVID-19

by
KemenPANRB Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Sejak Pandemi COVID-19

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa mereka telah menerapkan sistem kerja fleksibel (flexible working arrangement/FWA) sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan adaptasi di masa pandemi, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan rencana beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengimplementasikan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk mengoptimalkan anggaran dan produktivitas.

Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Avverouce, menjelaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel telah dijalankan secara internal di lingkungan kementerian. “Kementerian PANRB telah menerapkan kebijakan fleksibilitas dalam bekerja pasca pandemi COVID-19, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” ujar Avverouce saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/2). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif meski dengan sistem kerja yang lebih adaptif.

Penerapan FWA di KemenPANRB mencakup dua aspek utama, yaitu fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas waktu. Fleksibilitas lokasi dan waktu memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan mengatur jam kerja sesuai kebutuhan tugas mereka. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi pegawai.

Avverouce menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Justru, dengan memanfaatkan teknologi informasi, KemenPANRB berhasil memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi kementerian dapat berjalan dengan baik. “Kami memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal meski dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Teknologi menjadi kunci utama dalam mendukung kebijakan ini,” jelasnya.

Kebijakan kerja fleksibel ini juga sejalan dengan arahan pemerintah untuk menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi.

Beberapa kementerian dan lembaga telah mengadopsi sistem WFA, memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi mana pun tanpa harus ke kantor. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban anggaran negara.

Selain itu, sistem kerja fleksibel juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan klasik seperti kemacetan di kota-kota besar. Dengan mengurangi mobilitas pegawai ke kantor, diharapkan dapat menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas dan polusi udara. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

KemenPANRB berharap bahwa penerapan sistem kerja fleksibel ini dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. Dengan memadukan fleksibilitas dan teknologi, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien di lingkungan birokrasi Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan pegawai, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap prima,” pungkas mnctoto slot.

KemenPANRB menunjukkan transformasi birokrasi mencakup perubahan struktural dan adaptasi terhadap tuntutan zaman serta kebutuhan baru. Sistem kerja fleksibel diharapkan dapat menjadi fondasi menuju birokrasi yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Terkait Bunga Zainal

by
Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Terkait Bunga Zainal

Subdit Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penipuan investasi fiktif yang menimpa artis Bunga Zainal. Kerugian yang dialami Bunga Zainal dalam kasus ini mencapai Rp6,2 miliar. Kedua tersangka tersebut diketahui berinisial AAACD dan SFSS. Mereka diduga terlibat dalam skema investasi palsu yang menjerat korban, termasuk selebritas ternama tersebut.

Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta pada Kamis lalu. “Kami telah menetapkan dua tersangka dengan inisial AAACD dan SFSS,” ujar Ade Ary. Keduanya dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. “Keduanya telah ditahan sejak tadi malam,” tambahnya.

Kasus ini bermula ketika Bunga Zainal melaporkan adanya dugaan penipuan investasi yang menimpanya.

Ia mengaku telah mempercayakan sejumlah dana besar kepada pihak tersangka dengan janji imbal hasil yang menggiurkan. Namun, setelah beberapa waktu, Bunga Zainal menyadari bahwa investasi tersebut ternyata fiktif. Ia pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan mendalam terhadap laporan tersebut. Hasilnya, ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan AAACD dan SFSS dalam skema penipuan tersebut. Keduanya diduga telah melakukan modus operandi yang sama terhadap beberapa korban lainnya, meskipun Bunga Zainal menjadi korban yang paling menonjol karena statusnya sebagai publik figur.

Penetapan tersangka ini menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik penipuan investasi yang marak terjadi belakangan ini. Ade Ary menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, jika ada. “Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Investigasi masih terus berjalan,” ujar slot 4d.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi. Maraknya penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi seringkali menjadi modus para pelaku kejahatan untuk menjerat korban. Bunga Zainal, melalui pengalamannya, berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji manis tanpa melakukan pengecekan yang mendalam terlebih dahulu.

Sementara itu, Bunga Zainal mengaku lega dengan langkah cepat yang diambil oleh Polda Metro Jaya. Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil. “Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menangani kasus ini dengan serius. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan,” ujar Bunga Zainal dalam keterangan singkatnya.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka, kasus ini diharapkan dapat segera menemui titik terang. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan serupa untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi praktik penipuan serupa di masa mendatang.

Ketua MPR RI Serahkan Hasil Kajian Ketatanegaraan kepada Presiden Prabowo

by
Ketua MPR RI Serahkan Hasil Kajian Ketatanegaraan kepada Presiden Prabowo

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara resmi menyerahkan hasil kajian ketatanegaraan MPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek penting, termasuk analisis mendalam terhadap konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pertemuan ini berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin lalu, dan berjalan selama kurang lebih satu jam.

Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyampaikan perkembangan terbaru dari kajian ketatanegaraan yang telah dilakukan oleh MPR RI. “Kami melaporkan beberapa perkembangan kajian ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk kajian dan pandangan terhadap konstitusi UUD 1945,” ujar Muzani usai pertemuan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil kebijakan strategis terkait tata kelola negara.

Kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh Ketua MPR RI merupakan upaya untuk memperkuat fondasi konstitusional negara. UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Muzani menekankan pentingnya kajian ini sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. “Kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik hasil kajian yang disampaikan oleh Muzani. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyatakan apresiasinya atas kerja keras MPR RI dalam melakukan kajian mendalam terhadap konstitusi dan sistem ketatanegaraan. “Saya sangat menghargai upaya MPR RI dalam memperkuat fondasi konstitusional negara. Kajian ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah,” ujar Suara Dunia.

Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden ini juga menandakan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertugas mengawal konstitusi dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 jika diperlukan. Sementara itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang peran kunci dalam menjalankan kebijakan negara berdasarkan konstitusi.

Hasil kajian ketatanegaraan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah ke depan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memicu diskusi publik yang lebih luas tentang masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat konstitusi dan sistem ketatanegaraan dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif.

Ke depan, MPR RI berencana untuk terus melakukan kajian-kajian serupa guna memastikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, seperti yang terlihat dalam pertemuan ini, diharapkan dapat terus terjaga demi kemajuan dan stabilitas bangsa.

Hashim Beberkan Prabowo Sudah Gagas Program Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

by
Hashim Beberkan Prabowo Sudah Gagas Program Makan Bergizi Gratis Sejak 2006

Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah, ternyata telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi, telah ada jauh sebelum dirinya memenangi Pilpres 2024.

Dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hashim menegaskan bahwa program MBG bukan ide baru.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu adalah janji Pak Prabowo dan digagas sejak tahun 2006,” ujar Hashim.

Pernyataan tersebut dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu.

Hashim menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari keprihatinan Prabowo terhadap kondisi gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Sejak 18 tahun lalu, Prabowo telah menyadari pentingnya pemenuhan gizi yang baik sebagai fondasi untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas. “Ini adalah bentuk kepedulian Pak Prabowo terhadap masa depan bangsa. Dia ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi tanpa terkendala biaya,” tambah Hashim.

Program MBG sendiri dirancang untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, dan mendukung pertumbuhan generasi muda yang lebih baik. Hashim menekankan bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan telah melalui proses pemikiran dan perencanaan yang matang sejak lama.

“Ini bukan program yang dibuat secara instan. Pak Prabowo sudah memikirkan ini sejak lama, bahkan sebelum beliau memutuskan untuk maju dalam Pilpres. Ini adalah bukti keseriusannya dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Hashim.

Hashim juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai mewujudkan gagasan Prabowo tersebut.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Dengan memberikan akses makanan bergizi gratis, kita memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang maksimal,” jelasnya.

Selain itu, Hashim menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera. “Ini adalah bagian dari komitmen Pak Prabowo untuk membawa perubahan nyata bagi rakyat Indonesia. Program MBG adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” ucapnya.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis kesehatan dan pendidikan.

Mereka menilai bahwa program ini bisa menjadi solusi jangka panjang mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan serius Indonesia.

Dengan pengakuan Hashim bahwa program MBG telah digagas sejak 2006, semakin jelas Prabowo memiliki visi jauh ke depan membangun Indonesia.

Program ini bukan hanya bukti komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga menunjukkan bahwa Prabowo telah lama memikirkan solusi konkret bangsa.

BACA JUGA : BPN Didesak Wakil Ketua DPRD Jatim Sertifikat Lahan di Gapura Harus Diusut Tuntas

Tipikor Jakarta Tak Tertipu Lima Pejabat Antam Kembali Kena Penolakan

by
Tipikor Jakarta Tak Tertipu Lima Pejabat Antam Kembali Kena Penolakan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh lima pejabat PT Antam Tbk terkait kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam.

Dalam sidang yang digelar, Tipikor Jakarta tak tertipu dan memberikan keputusan yang tegas. Lima mantan pejabat Antam kembali kena penolakan atas upaya mereka untuk menghindari jeratan hukum.

Menurut Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika, surat dakwaan penuntut umum tentang kasus itu sudah memuat ketentuan dan keberatan yang diajukan, sudah masuk ke ke pokok perkara.

“Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini berdasarkan surat dakwaan tersebut,” kata Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Lima mantan pejabat Antam adalah Tutik Kustiningsih, Herman, Dody Martimbang, serta dua lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut.

Setelah memeriksa dan menguji surat dakwaan, majelis hakim tidak menemukan kekeliruan pada identitas terdakwa maupun susunan surat dakwaan.

Hakim Ketua menyatakan penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana, termasuk tempat dan waktunya.

“Surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” ujarnya.

Hakim Ketua menilai keberatan yang tidak terkait isi dakwaan sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan.

Oleh karena itu, keberatan tersebut dinilai tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak hingga proses persidangan selesai dilakukan.

Demikian pula, adanya keberatan ini dinilai tidak berdasarkan hukum, dan haruslah diasumsikan tidak dapat diterima.

Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp3,31 triliun akibat kerja sama emas cucian dan lebur cap emas sepanjang 2010–2022.

Kerja sama tersebut melibatkan pihak ketiga, seperti individu, toko emas, dan perusahaan non-kontrak karya, tanpa dasar kajian yang memadai.

Kajian bisnis intelijen dan potensi peluang secara akurat tidak dilakukan, sehingga keputusan kerja sama tidak memiliki landasan kuat.

Selain itu, kajian risiko dan legal compliance juga tidak disusun, bahkan persetujuan Dewan Direksi pun tidak diperoleh.

Mantan pejabat Antam yang terlibat meliputi Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam (2008–2011), dan Herman, VP UBPP LM (2011–2013).

Bekas Senior Executive VP UBPP LM Antam periode 2013–2017, Dody Martimbang, juga didakwa atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Nama lain yang didakwa adalah Abdul Hadi Aviciena, yang menjabat sebagai General Manager UBPP LM Antam periode 2017–2019.

Muhammad Abi Anwar, GM UBPP LM Antam periode 2019–2020, turut terlibat bersama Iwan Dahlan, GM UBPP LM periode 2021–2022.

Tapi, Iwan tidak menaruh nota ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan.

Enam terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

UU tersebut ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sebanyak 14 mantan pejabat Antam dan tujuh pihak swasta diduga bekerja sama melakukan tindak pidana pada kasus ini.

Sidang tujuh pihak swasta, yang merupakan pelanggan jasa pemurnian dan peleburan emas, digelar secara terpisah dari terdakwa lainnya.

Ketujuh terdakwa pihak swasta yang terlibat adalah Lindawati Efendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Ho Kioen Tjay, Djudju Tanuwidjaja, serta Gluria Asih Rahayu.