Paulo Fonseca Tegaskan Tidak Ada Niat Konfrontasi dengan Wasit

Paulo Fonseca Tegaskan Tidak Ada Niat Konfrontasi dengan Wasit

Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, akhirnya angkat bicara mengenai skorsing sembilan bulan yang diterimanya akibat insiden konfrontasi dengan wasit Ligue 1, Benoit Millot. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk terlibat dalam tindakan agresif terhadap sang wasit. Fonseca merasa hukuman yang diberikan kepadanya tidak adil dan berusaha menjelaskan situasi sebenarnya.

“Saya merasa hukuman yang dijatuhkan kemarin tidak adil. Saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah menyentuh wasit dan tidak pernah berniat untuk bersikap agresif terhadapnya,” ujar Fonseca dalam wawancara dengan Canal+ pada Jumat lalu. Ia menambahkan bahwa dukungan dari klub dan timnya sangat penting baginya, terutama dalam menghadapi laga-laga penting yang akan datang.

Insiden yang melibatkan Fonseca terjadi pada pertandingan melawan Brest pada 2 Maret lalu. Saat itu, Lyon berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Namun, Fonseca kehilangan kesabaran karena merasa beberapa keputusan wasit Millot merugikan timnya. Emosinya memuncak hingga kapten tim, Corentin Tolisso, harus turun tangan dan menariknya keluar dari situasi tersebut.

Fonseca menjelaskan bahwa reaksinya saat itu murni karena kepeduliannya terhadap tim dan hasil pertandingan. “Saya hanya ingin memastikan bahwa tim saya mendapatkan perlakuan yang adil. Saya tidak bermaksud untuk menciptakan konflik atau menunjukkan sikap tidak hormat kepada wasit,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa sebagai pelatih, tanggung jawabnya adalah melindungi kepentingan tim dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai aturan.

Meskipun demikian, Fonseca mengakui bahwa insiden tersebut telah menjadi pelajaran berharga baginya.

“Saya menyadari bahwa sebagai pelatih, saya harus bisa mengendalikan emosi saya dengan lebih baik. Ini adalah pelajaran penting bagi saya, dan saya berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan,” ujarnya.

Dukungan dari manajemen Lyon dan para pemain juga menjadi kekuatan bagi Fonseca dalam menghadapi situasi ini. “Saya sangat berterima kasih kepada klub dan tim yang luar biasa ini. Mereka telah memberikan dukungan penuh, dan itu membuat saya merasa lebih tenang,” kata mnctoto. Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah mempersiapkan tim untuk laga-laga penting yang akan datang, termasuk pertandingan melawan Marseille akhir pekan ini.

Fonseca juga berharap bahwa insiden ini tidak akan mengganggu konsentrasi tim. “Kami harus tetap tenang dan fokus pada tujuan kami. Ini adalah momen penting bagi tim, dan saya yakin kami bisa melewatinya dengan baik,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Lyon memiliki potensi besar untuk meraih hasil positif di sisa musim ini, asalkan semua pihak tetap bersatu dan bekerja sama.

Dengan penjelasan yang diberikan, Fonseca berharap bahwa publik dan pihak berwenang bisa memahami situasi sebenarnya. Ia juga berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. “Saya hanya ingin melindungi tim saya dan memastikan bahwa kami bermain dengan adil. Saya tidak pernah bermaksud untuk menciptakan masalah,” pungkasnya.

Pemerintah Dukung Penegakan Hukum dalam Kasus Pertamax Oplosan

Pemerintah Dukung Penegakan Hukum dalam Kasus Pertamax Oplosan

Pemerintah secara tegas mendukung langkah penegakan hukum yang diambil oleh lembaga kejaksaan dalam menangani kasus Pertamax Oplosan. Kasus ini melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Patra Niaga. Dukungan ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, dalam pernyataannya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (22/2/2025). Hasan menegaskan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

“Pemerintah mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan menciptakan tata kelola yang bersih,” ujar Hasan dalam keterangan video yang diterima di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut integritas dan kredibilitas BUMN strategis seperti Pertamina.

Selain mendukung proses hukum, pemerintah juga mendorong PT Pertamina untuk melakukan perbaikan tata kelola internal.

Hasan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, terutama mengingat Pertamina merupakan salah satu aset terbesar bangsa Indonesia. “Pertamina adalah kekuatan ekonomi nasional dan satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran Fortune 500. Karena itu, tata kelola yang baik dan transparan mutlak diperlukan,” jelasnya.

Kasus pengoplosan Pertamax ini mencuat setelah ditemukannya praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga. Pengoplosan BBM tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen dan merusak reputasi Pertamina sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara tegas dan transparan.

Hasan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan perusahaan dalam memastikan kasus serupa tidak terulang di masa depan. “Kami berharap Pertamina dapat mengambil langkah-langkah preventif, termasuk meningkatkan pengawasan internal dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran,” ujarnya.

Dukungan pemerintah terhadap penegakan hukum dalam kasus ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat hukum dan ekonomi. Mereka menilai bahwa langkah tegas ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara keseluruhan. Selain itu, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan lain agar lebih menjaga integritas dan kualitas layanan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan Pertamax Oplosan ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kita membangun tata kelola yang bersih dan profesional,” tegas rans4d.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan kasus pengoplosan Pertamax ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan transformasi internal yang lebih baik. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

DPR Apresiasi Inpres DTSEN sebagai Langkah Konkret Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

DPR Apresiasi Inpres DTSEN sebagai Langkah Konkret Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kebijakan konkret pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cucun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Inpres tersebut, menyebutnya sebagai prestasi yang membanggakan.

“Saya sebagai pimpinan DPR mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah meneken Inpres DTSEN. Ini tentu prestasi yang membanggakan, bagaimana pengentasan kemiskinan, target miskin ekstrem nol persen, insyaallah bisa cepat terwujud,” ujar Cucun di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Inpres DTSEN bertujuan untuk menyatukan data sosial dan ekonomi nasional yang selama ini masih terfragmentasi.

Dengan adanya data tunggal ini, pemerintah dapat merancang program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih tepat sasaran. Cucun menjelaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program pemerintah lainnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cucun juga memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) beserta seluruh kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya yang telah bekerja keras mewujudkan DTSEN. “Saya mengapresiasi kinerja Kemenko PM dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat. Mereka telah berjuang keras untuk mewujudkan data tunggal ini,” ujarnya.

Menurut Cucun, keberhasilan implementasi Inpres DTSEN menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Data tunggal diharapkan mempermudah pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat paling membutuhkan bantuan secara lebih akurat dan cepat.

Selain itu, Cucun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan Inpres DTSEN. “Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Ini adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

BACA JUGA : Rano Karno Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta Sebelum Resmi Dilantik

DPR sendiri, lanjut Cucun, siap mendukung penuh kebijakan ini melalui fungsi pengawasan dan legislasi.

Ia berharap bahwa Inpres DTSEN dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami di DPR akan terus memantau pelaksanaan Inpres ini dan memastikan bahwa tidak ada hambatan yang berarti,” ujar Berita Pemerintahan.

Kehadiran Inpres DTSEN juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat merespons berbagai tantangan tersebut dengan lebih cepat dan tepat. Cucun optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Inpres DTSEN menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Cucun berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. “Kita semua harus bergerak bersama untuk mendukung kebijakan ini. Dengan kerja keras dan kolaborasi, target nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita capai,” pungkasnya.

Dengan adanya Inpres DTSEN, Indonesia diharapkan dapat melangkah lebih maju dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengatasi kemiskinan serta kesenjangan sosial yang menjadi tantangan besar.

Rano Karno Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta Sebelum Resmi Dilantik

Rano Karno Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta Sebelum Resmi Dilantik

Meskipun belum resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dengan meninjau langsung sejumlah lokasi banjir di ibu kota. Calon wakil gubernur terpilih ini menyatakan bahwa dirinya akan segera bekerja sehari setelah pelantikan yang rencananya digelar pada 20 Februari mendatang. Kunjungannya ke beberapa titik rawan banjir, seperti Waduk Pluit dan Muara Baru, menjadi langkah awal dalam menyusun program 100 hari kerjanya.

Rano Karno melakukan peninjauan ini usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2). Ia menegaskan bahwa penanganan banjir akan menjadi salah satu fokus utama dalam kepemimpinannya nanti. “Saya ingin memastikan bahwa masalah banjir di Jakarta akan menjadi prioritas. Ini adalah langkah awal untuk memahami kondisi lapangan dan menyusun strategi yang tepat,” ujar Rano Karno.

Kunjungannya ke Waduk Pluit dan Muara Baru tidak hanya sekadar formalitas. Rano Karno terlihat serius berbicara dengan warga setempat Resmi Dilantik dan petugas yang bertugas di lokasi. Ia menanyakan berbagai masalah yang sering dihadapi, seperti penyumbatan saluran air, kapasitas waduk, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan reaksi saat musim hujan tiba, tetapi harus dimulai dari perencanaan yang matang dan tindakan preventif.

Rano Karno juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi banjir.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Peran serta warga sangat penting, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga melaporkan masalah yang mereka temui. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya. Ia berjanji akan mengoptimalkan program-program yang melibatkan partisipasi aktif warga Jakarta.

Selain masalah banjir, Rano Karno juga menyampaikan bahwa dirinya akan fokus pada sejumlah isu lain, seperti transportasi umum, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Ia menegaskan bahwa program 100 hari kerjanya akan diisi dengan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Saya ingin membawa perubahan yang nyata. Tidak hanya sekadar wacana, tetapi tindakan yang berdampak positif,” tegas link situs.

Kesiapan Rano Karno untuk langsung bekerja setelah pelantikan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meskipun belum resmi menjabat, langkah proaktifnya ini telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk warga Jakarta yang berharap adanya perbaikan dalam penanganan banjir dan masalah lainnya.

Dengan latar belakangnya sebagai seniman dan politisi, Rano Karno diharapkan dapat membawa pendekatan yang humanis dan solutif dalam memimpin Jakarta. Kunjungannya ke lokasi banjir sebelum pelantikan menjadi sinyal kuat bahwa dirinya siap menghadapi tantangan besar di ibu kota.

Warga Jakarta menunggu kebijakan nyata dari Rano Karno dan Anies Baswedan untuk kemajuan ibu kota. Dengan aksi konkret, Rano Karno ingin membangun kepercayaan publik dan menciptakan Jakarta yang lebih nyaman.

Estella Loupatty Siap Bawa Timnas Putri Indonesia Menang Lawan Arab Saudi

Estella Loupatty Siap Bawa Timnas Putri Indonesia Menang Lawan Arab Saudi

Pemain Timnas Putri Indonesia, Estella Loupatty, tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan penting melawan Arab Saudi dalam FIFA Matchday pada Kamis pekan depan. Estella, yang baru saja bergabung dengan tim, memiliki target yang jelas: mencetak gol dan membawa pulang kemenangan untuk Indonesia.

“Saya ingin sekali mencetak gol untuk Indonesia. Itu adalah prioritas utama saya, dan tentu saja, meraih kemenangan bersama tim,” ujar Estella usai sesi latihan terakhir Timnas Putri Indonesia di Lapangan Sepak Bola Unesa, Surabaya, Sabtu lalu.

Meskipun menjadi pemain terakhir yang bergabung dalam pemusatan latihan, Estella menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia mengaku tidak mengalami kesulitan berarti dalam berbaur dengan rekan-rekan setimnya. Namun, tantangan terbesarnya adalah menghadapi cuaca panas di Surabaya yang cukup berbeda dengan kondisi di Belgia, tempat ia biasa bermain.

“Surabaya memang sangat panas, tapi saya merasa kondisi fisik saya cukup baik karena saya masih aktif bermain di Belgia. Saya terus berusaha meningkatkan performa setiap harinya. Ini adalah tantangan, tapi saya siap menghadapinya,” kata pemain yang membela klub Essevee Women di Liga Belgia tersebut.

Estella juga menyoroti perkembangan kualitas Timnas Putri Indonesia yang menurutnya meningkat secara signifikan. Ia merasa optimistis timnya mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Arab Saudi. “Saya melihat semangat dan kualitas tim kami terus berkembang. Kami semua bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik,” tambahnya.

Pertandingan melawan Arab Saudi ini menjadi momen penting bagi Timnas Putri Indonesia untuk menunjukkan taringnya di kancah internasional. Estella, yang memiliki pengalaman bermain di liga Eropa, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam laga tersebut. Kemampuannya dalam membaca permainan dan kecepatannya di lapangan diyakini bisa menjadi senjata ampuh untuk menembus pertahanan lawan.

Selain itu, Estella juga menekankan pentingnya kerja sama tim. “Sepak bola adalah permainan tim.

Saya mungkin punya target pribadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa bermain sebagai satu kesatuan dan meraih hasil terbaik,” ujar link rans.

Dukungan dari para suporter juga menjadi motivasi tersendiri bagi Estella dan rekan-rekannya. Ia berharap, dengan semangat dan kerja keras yang mereka tunjukkan, Timnas Putri Indonesia bisa meraih hasil positif dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami akan berjuang sepenuh hati. Ini untuk Indonesia, dan kami tidak akan mengecewakan,” pungkas Estella dengan penuh keyakinan.

Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, Estella Loupatty dan Timnas Putri Indonesia siap menghadapi Arab Saudi dan membawa pulang kemenangan.

Prabowo Melanjutkan Program Hilirisasi 2025 Dimulai dengan 15 Megaproyek Strategis

Prabowo Melanjutkan Program Hilirisasi 2025 Dimulai dengan 15 Megaproyek Strategis

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini, yang sebelumnya digalakkan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, akan dilanjutkan oleh Kabinet Merah Putih (KMP) pada tahun 2025. Prabowo mengumumkan bahwa program hilirisasi akan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek strategis yang memiliki nilai investasi miliaran dolar. Pernyataan ini disampaikan dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (tanggal).

“Hilirisasi akan kita teruskan dan kita wujudkan. Tahun ini, kita akan memulai setidaknya 15 megaproyek dengan nilai investasi miliaran dolar. Kita akan memulainya tanpa harus meminta-minta investasi dari luar negeri,” tegas Prabowo. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi nilai tambah yang lebih besar.

Selama ini, Indonesia sering kali hanya mengekspor bahan mentah, yang membuat nilai ekonominya rendah. Dengan hilirisasi, bahan mentah tersebut akan diolah di dalam negeri menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi selama ini kita hanya mengekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah solusi untuk mengubah hal itu. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, kita bisa menciptakan nilai tambah yang besar dan membuka peluang kerja bagi rakyat,” ujar Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, namun tanpa ada paksaan.

Ke-15 megaproyek yang akan dimulai pada tahun 2025 mencakup berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, kelautan, dan energi. Prabowo menyebutkan bahwa proyek-proyek ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. “Kita ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam hal ekonomi. Hilirisasi adalah langkah besar menuju tujuan itu,” ujar berita terkini.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa program hilirisasi ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup. “Kita harus memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada generasi mendatang,” kata Prabowo.

Dukungan terhadap program hilirisasi ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk pelaku industri dan akademisi.

Mereka menilai bahwa program ini merupakan langkah tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, program hilirisasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Prabowo optimistis bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. “Ini adalah awal dari langkah besar kita. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” pungkas Prabowo.

Program hilirisasi Kabinet Merah Putih membuktikan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan ini juga menjadi harapan baru agar hasil pembangunan dapat dinikmati lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Dengan 15 megaproyek strategis yang dijadwalkan mulai pada 2025, Indonesia bersiap memasuki era baru dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah berharap kekayaan alam yang dimiliki dapat benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat di berbagai daerah.

BACA JUGA : Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Eks Direktur PPSJ Didakwa Rugikan Negara Rp224,69 Miliar dalam Kasus Korupsi Lahan

Indra Sukmono Arharrys, mantan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) periode 2019-2024, didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp224,69 miliar dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kasus ini terjadi selama periode 2019-2021 dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Tbk, Donald Sihombing, serta mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles. Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andy Bernard Desman, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp224,69 miliar dihitung berdasarkan laporan Unit Akuntansi Forensik KPK.

“Laporan hasil penghitungan kerugian negara disusun oleh Unit Akuntansi Forensik pada Direktorat KPK,” ujar Desman.

JPU menjelaskan bahwa Indra Sukmono Arharrys korupsi bersama pihak lain, termasuk Donald Sihombing dan lainnya.

Modus operandi yang digunakan adalah mengatur pengadaan lahan secara tidak transparan, menyebabkan pembayaran tidak wajar serta merugikan keuangan negara secara signifikan.

Dari total kerugian negara sebesar Rp224,69 miliar, sebagian besar di antaranya, yaitu Rp221,69 miliar, diduga digunakan untuk memperkaya Donald Sihombing. Sementara itu, Rp3 miliar lainnya dikatakan mengalir ke mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles. JPU menegaskan bahwa tindakan ini melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Kasus ini bermula dari proses pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, yang dilakukan oleh PPSJ sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Dalam prosesnya, terjadi ketidakwajaran dalam penentuan harga dan mekanisme pembayaran, yang diduga sengaja diatur untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. KPK kemudian melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada praktik korupsi.

Indra Sukmono Arharrys dan tersangka lain didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang, JPU memaparkan bukti-bukti, termasuk dokumen keuangan, surat pengadaan lahan, serta keterangan saksi terkait kasus tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan BUMD milik pemerintah daerah DKI Jakarta.

Masyarakat pun menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. “Kami berharap KPK dapat menindak tegas para pelaku korupsi ini. Kerugian negara harus dikembalikan, dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” ujar rans4d.

KPK berkomitmen untuk terus menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Selain menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap para tersangka, KPK juga akan memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan. “Kami akan terus bekerja keras untuk memulihkan kerugian negara dan memastikan keadilan ditegakkan,” ujar Andy Bernard Desman.

Dengan proses hukum yang sedang berjalan, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan kasus korupsi. KPK juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk memerangi korupsi dan menjaga keuangan negara,” pungkas JPU.

Deddy Corbuzier Ditunjuk sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

Deddy Corbuzier Ditunjuk sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menunjuk Deddy Corbuzier, atau dikenal dengan nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang komunikasi sosial dan publik. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, pada Selasa (tanggal) di Jakarta. Penunjukan ini menegaskan peran penting Deddy dalam mendukung upaya Kemhan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Frega menjelaskan bahwa Deddy dipilih karena memiliki pengaruh yang luas di kalangan masyarakat. Sebagai seorang influencer dan tokoh publik, Deddy dinilai mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui konten-konten kreatif yang diunggah di platform media sosial. Kemampuannya dalam berkomunikasi dan memengaruhi publik diharapkan dapat membantu Kemhan dalam menyosialisasikan program-program strategis di bidang pertahanan dan kedaulatan negara.

“Pak Deddy memiliki daya jangkau yang luas dan pengaruh yang signifikan di masyarakat. Kami yakin beliau dapat membantu menyampaikan pesan-pesan penting Kemhan kepada publik dengan cara yang efektif dan mudah dipahami,” ujar slot toto.

Deddy Corbuzier, yang sebelumnya dikenal sebagai pesulap profesional dan konten kreator, telah lama menjadi figur publik yang diperhitungkan.

Dengan jutaan pengikut di berbagai platform media sosial, Deddy memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara masif dan menarik perhatian khalayak. Keahlian ini akan menjadi aset berharga bagi Kemhan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan negara.

Dalam menjalankan tugas barunya, Deddy diharapkan dapat membantu Kemhan dalam merancang strategi komunikasi yang inovatif. Hal ini mencakup sosialisasi program-program pertahanan, edukasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara, serta membangun citra positif institusi pertahanan di mata publik. Deddy juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara Kemhan dan generasi muda, yang merupakan kelompok penting dalam upaya membangun kesadaran nasional.

Penunjukan Deddy sebagai Staf Khusus Menhan menandai langkah Kemhan memanfaatkan media sosial dan tokoh publik untuk memperkuat komunikasi strategis. Di era digital seperti sekarang, peran influencer dan konten kreator semakin penting dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Dengan menggandeng Deddy, Kemhan menunjukkan komitmennya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meskipun penunjukan ini menuai beragam tanggapan dari publik, banyak yang menyambut positif langkah Kemhan. Deddy dianggap memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan kompleks tentang pertahanan dengan cara yang sederhana dan menarik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program Kemhan.

Dengan dedikasi dan pengalaman yang dimiliki, Deddy Corbuzier siap menjalankan tugas barunya sebagai Staf Khusus Menhan.

505 Kepala Daerah Ikuti Retret Kepemimpinan di Magelang Selama Sepekan

505 Kepala Daerah Ikuti Retret Kepemimpinan di Magelang Selama Sepekan

Sebanyak 505 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Kegiatan ini digelar setelah para kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retret ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Retret yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini diadakan di kompleks Akmil Magelang, yang dipilih karena dinilai memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Bima Arya menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat lain, lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada di Magelang. Tenda-tenda dan peralatan lainnya masih bisa digunakan, seperti yang sebelumnya dipakai oleh para menteri,” ujarnya di Gedung Agung, Yogyakarta.

Pemilihan Magelang sebagai lokasi retret juga tidak lepas dari rekomendasi Presiden. Menurut Bima Arya, Magelang telah ditetapkan sebagai tempat pembekalan bagi para pemimpin, termasuk kabinet Merah Putih. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan para kepala daerah siap menghadapi tantangan ke depan,” tambahnya.

Retret ini dirancang untuk memberikan pembekalan intensif kepada kepala daerah, mencakup manajemen pemerintahan, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan mental dan fisik untuk meningkatkan ketahanan serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Bima Arya menekankan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata untuk membentuk pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin memastikan kepala daerah siap secara administratif, memiliki mental kuat, serta visi jelas untuk memajukan daerahnya,” ucapnya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berkumpulnya 505 kepala daerah dalam satu lokasi, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk mendukung program-program nasional. “Ini adalah momentum untuk mempererat hubungan antara pusat dan daerah, sekaligus membangun kolaborasi yang lebih solid,” kata slot 4d.

Retret kepemimpinan di Magelang ini menjadi langkah awal yang penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama sepekan, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendukung para kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

KemenPANRB Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Sejak Pandemi COVID-19

KemenPANRB Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Sejak Pandemi COVID-19

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa mereka telah menerapkan sistem kerja fleksibel (flexible working arrangement/FWA) sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan adaptasi di masa pandemi, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan rencana beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengimplementasikan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk mengoptimalkan anggaran dan produktivitas.

Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Avverouce, menjelaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel telah dijalankan secara internal di lingkungan kementerian. “Kementerian PANRB telah menerapkan kebijakan fleksibilitas dalam bekerja pasca pandemi COVID-19, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu,” ujar Avverouce saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/2). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif meski dengan sistem kerja yang lebih adaptif.

Penerapan FWA di KemenPANRB mencakup dua aspek utama, yaitu fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas waktu. Fleksibilitas lokasi dan waktu memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan mengatur jam kerja sesuai kebutuhan tugas mereka. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi pegawai.

Avverouce menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Justru, dengan memanfaatkan teknologi informasi, KemenPANRB berhasil memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi kementerian dapat berjalan dengan baik. “Kami memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal meski dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Teknologi menjadi kunci utama dalam mendukung kebijakan ini,” jelasnya.

Kebijakan kerja fleksibel ini juga sejalan dengan arahan pemerintah untuk menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi.

Beberapa kementerian dan lembaga telah mengadopsi sistem WFA, memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi mana pun tanpa harus ke kantor. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban anggaran negara.

Selain itu, sistem kerja fleksibel juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan klasik seperti kemacetan di kota-kota besar. Dengan mengurangi mobilitas pegawai ke kantor, diharapkan dapat menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas dan polusi udara. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

KemenPANRB berharap bahwa penerapan sistem kerja fleksibel ini dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. Dengan memadukan fleksibilitas dan teknologi, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien di lingkungan birokrasi Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan pegawai, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap prima,” pungkas mnctoto slot.

KemenPANRB menunjukkan transformasi birokrasi mencakup perubahan struktural dan adaptasi terhadap tuntutan zaman serta kebutuhan baru. Sistem kerja fleksibel diharapkan dapat menjadi fondasi menuju birokrasi yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada hasil.