berita viral

Senjata Aparat dan Masyarakat Sipil Dievaluasi Total oleh Menteri HAM

by
Senjata Aparat dan Masyarakat Sipil Dievaluasi Total oleh Menteri HAM

Menteri HAM Natalius Pigai telah meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

Menurut Menteri HAM, evaluasi total terhadap izin penggunaan senjata sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Penyalahgunaan senjata dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan yang merugikan banyak pihak.

Dengan adanya evaluasi total ini, diharapkan penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil dapat lebih terkontrol dan tidak disalahgunakan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Semua pihak diharapkan dapat mendukung langkah-langkah ini demi terwujudnya keadilan dan kedamaian di Indonesia.

Ini harus dievaluasi total karena jelas-jela menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Penggunaan senjata aparat maupun penduduk sipil diikat dengan Ketentuan dan Aturan yang ketat

Memang penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab akan menjadi ancaman bagi hak asasi manusia akan tapi juga akan menjadi ancaman bagi stabilitas sosial.

Pada peristiwa keterbunuh belakangan ini tidak cuma ciptakan ketakutan kepada bangsa tetapi juga menghorangi hak untuk hidup berdasarkan Deklarasi Pidum Bersama Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Di dalam pasal 3 DUHAM, sambung Pigai, telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Dengan demikian, penyalahgunaan senjata yang membahayakan hidup individu akan bertentangan dengan HAM.

“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya pula.

Menurut Pigai, terkait penembakan di Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan Aparat TNI, Pigai berharap peristiwa itu diusut sampai tuntas.

Jokowi Beri Jawaban Sebutan Pimpinan Terkorup dari OCCRP Tidak Benar

by
Jokowi Beri Jawaban Sebutan Pimpinan Terkorup dari OCCRP Tidak Benar

Residen ke-7 RI, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, memberikan tanggapan santai terkait dengan sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi menegaskan bahwa ia telah bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia sejak memimpin negara ini.

Dia menegaskan bahwa pemerintahannya selalu berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa semua tuduhan yang mencemarkan nama baiknya tidak akan membuatnya mundur dari perjuangan melawan korupsi.

Sebagai seorang pemimpin, Jokowi percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi demi menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Dengan sikap tenang dan optimis, Jokowi siap menghadapi segala tantangan dan tuduhan yang dilontarkan padanya. Ia yakin bahwa kebenaran akan selalu terungkap dan keadilan akan selalu menang.

Jokowi masuk nominasi finalis tokoh Kejahatan dan Korupsi yang dirilis OCCRP. “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).Ia meminta pihak yang menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

Mantan wali kota Solo itu mengaku, banyak fitnah yang kembali kepada dirinya. Akan banyak sekali fitnah dan framing jahat, banyak sekali tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, ujar Jokowi.

Saking sengaja ia mengepung mengenai adanya muatan politik di balik nominasi pimpinan terkorup, dan ia mengepung wartawan dengan mengepung kagetannya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan ada pihak tertentu yang bisa buat artikel tersebut dipakai untuk melemparkan tuduhan.

Sebelumnya Jokowi mendapat nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 yang diberikan OCCRP.

Dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani

Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara menjadi 3 periode.

“Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Ia meminta kepada siapa saja untuk tidak menyatakan apa yang tidak pasti benarnya, Tegasnya. Ia pun meminta isu ini ditanyakan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.