Mendagri Minta Daerah Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

Mendagri Minta Daerah Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperbaiki berbagai infrastruktur untuk menyambut arus mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Permintaan ini disampaikan melalui surat edaran dan pertemuan virtual dengan jajaran pemda. Tito menekankan bahwa perbaikan infrastruktur, seperti jalan, dermaga, pelabuhan, dan tempat peristirahatan, harus segera dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik.

“Karena kalau terjadi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten, itu akan berimbas pada lalu lintas secara nasional,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/3). Ia menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur di tingkat daerah dapat menyebabkan kemacetan dan gangguan transportasi yang berdampak pada arus mudik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemda diminta untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka.

Tito juga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur memerlukan waktu, sehingga pemda harus segera memulai prosesnya. “Proses perbaikan tidak bisa instan. Pemda harus segera bergerak agar semua infrastruktur siap sebelum arus mudik dimulai,” ujarnya. Selain itu, ia meminta pemda untuk memastikan bahwa moda transportasi, seperti kapal dan bus, mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan mengangkut muatan berlebih.

“Kemudian siapkan pelampung sesuai standar operasional prosedur masing-masing,” tambah Tito. Ia menekankan pentingnya keselamatan dalam transportasi, terutama untuk moda transportasi laut yang sering digunakan selama arus mudik. Pemda juga diminta untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana transportasi telah memenuhi standar keselamatan.

Selain perbaikan infrastruktur, Tito juga meminta pemda untuk menyiapkan posko-posko pengamanan dan pelayanan mudik di sepanjang jalur mudik.

Posko-posko ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan informasi kepada pemudik, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan selama perjalanan. “Posko mudik harus siap siaga 24 jam untuk membantu pemudik yang membutuhkan,” ujar situs4d.

Mendagri juga mengingatkan pemda untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik,” tegas Tito. Ia menambahkan bahwa pemda harus memastikan semua pihak siap menghadapi peningkatan volume kendaraan dan penumpang selama musim mudik.

Permintaan Mendagri ini disambut positif oleh sejumlah pemerintah daerah. Bupati dan gubernur di berbagai wilayah telah mulai melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur di daerahnya. “Kami telah memulai perbaikan jalan dan menyiapkan posko mudik. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman,” ujar seorang bupati di Jawa Tengah.

Masyarakat pun menyambut baik langkah proaktif pemerintah dalam menyiapkan arus mudik. Banyak yang berharap bahwa perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan selama perjalanan mudik. “Kami berharap tahun ini arus mudik bisa lebih lancar dan aman,” ujar seorang warga yang berencana mudik ke Jawa Timur.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan aman. Tito menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah prioritas utama. “Kami akan terus memantau persiapan ini dan memastikan bahwa semua langkah antisipasi telah dilakukan dengan baik,” tutup Tito.

Desa Jadi Prioritas Mendagri Ajak Semua Pihak Bergerak Bersama

Desa Jadi Prioritas Mendagri Ajak Semua Pihak Bergerak Bersama

Mendagri Tito Karnavian telah mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menghidupkan desa sebagai prioritas utama. Dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus untuk desa, diharapkan dapat menekan laju urbanisasi yang semakin meningkat.

Desa menjadi pusat perhatian karena merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan desa sebagai prioritas, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di tingkat lokal. Mendagri pun mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dalam upaya memajukan desa-desa di seluruh Indonesia.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan desa-desa dapat berkembang menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, dengan mengurangi laju urbanisasi, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada kota-kota besar yang sudah mulai padat penduduk.

Kasubdit Pembangunan Desa dan Pelembaga Di Tosial DPRD Sumedang, Tito, menjelaskan itu di Musdesnas Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Rabu (28/7/2020).

Tito, dalam keterangannya yang diberikan di Jakarta, mengatakan bahwa urbanisasi adalah kemudahan an, suatu persoalan kerap dihadapi beberapa negara. Khususnya negara pembangunannya mendegil dengan perkotaan.

Dirinya juga mengambil contoh masalah urbanisasi yang ada pada negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Kedua negara tersebut mengalami besarnya laporan yang masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

“Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.

Selain itu dia membandingkan tingkat kompetitifnya hidup di kota dua negara tersebut. Masyarakat juga berlomba-lomba untuk mendapat pendidikan hingga jenjang tertinggi yang inilah yang membuat ini.

Tito harap setelah itu mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk menyalurkan kehidupan mereka di kota

Hal ini kemudian berimplikasi kepada rendahnya kemauan berkerabat bahwa penduduk produktif berencana menikahi. Akibat itu populasi pendifuduk di negara itu berjatuhan.

Ia berharap Indonesia tidak menjadi negara yang tidak ada di dua negara itu. Dia mengatakan bahwa Indonesia belum terlambat mencegah laju urbanisasi tergesa-gesa.

Ini sama sekali mengingat perbandingan antara terbantu oleh jumlah masyarakat yang tinggal di desa dan kota yang sama tidak terlalu selisihkan, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Indonesia juga berangka kelahiran cukup tinggi.

Sebab itu, pemerintah terus berupaya membangun desa yang lebih hidup dan mandiri. Ini seperti menguatkan sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan untuk masyarakat benar benar tepat sasaran.

Mari kita semua bersatu tangan untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Desa jadi prioritas, mendagri ajak semua pihak bergerak bersama!