serverhits news

Mendagri Minta Daerah Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

by
Mendagri Minta Daerah Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera memperbaiki berbagai infrastruktur untuk menyambut arus mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Permintaan ini disampaikan melalui surat edaran dan pertemuan virtual dengan jajaran pemda. Tito menekankan bahwa perbaikan infrastruktur, seperti jalan, dermaga, pelabuhan, dan tempat peristirahatan, harus segera dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik.

“Karena kalau terjadi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten, itu akan berimbas pada lalu lintas secara nasional,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/3). Ia menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur di tingkat daerah dapat menyebabkan kemacetan dan gangguan transportasi yang berdampak pada arus mudik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemda diminta untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka.

Tito juga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur memerlukan waktu, sehingga pemda harus segera memulai prosesnya. “Proses perbaikan tidak bisa instan. Pemda harus segera bergerak agar semua infrastruktur siap sebelum arus mudik dimulai,” ujarnya. Selain itu, ia meminta pemda untuk memastikan bahwa moda transportasi, seperti kapal dan bus, mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan mengangkut muatan berlebih.

“Kemudian siapkan pelampung sesuai standar operasional prosedur masing-masing,” tambah Tito. Ia menekankan pentingnya keselamatan dalam transportasi, terutama untuk moda transportasi laut yang sering digunakan selama arus mudik. Pemda juga diminta untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana transportasi telah memenuhi standar keselamatan.

Selain perbaikan infrastruktur, Tito juga meminta pemda untuk menyiapkan posko-posko pengamanan dan pelayanan mudik di sepanjang jalur mudik.

Posko-posko ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan informasi kepada pemudik, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan selama perjalanan. “Posko mudik harus siap siaga 24 jam untuk membantu pemudik yang membutuhkan,” ujar situs4d.

Mendagri juga mengingatkan pemda untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus mudik,” tegas Tito. Ia menambahkan bahwa pemda harus memastikan semua pihak siap menghadapi peningkatan volume kendaraan dan penumpang selama musim mudik.

Permintaan Mendagri ini disambut positif oleh sejumlah pemerintah daerah. Bupati dan gubernur di berbagai wilayah telah mulai melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur di daerahnya. “Kami telah memulai perbaikan jalan dan menyiapkan posko mudik. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman,” ujar seorang bupati di Jawa Tengah.

Masyarakat pun menyambut baik langkah proaktif pemerintah dalam menyiapkan arus mudik. Banyak yang berharap bahwa perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan selama perjalanan mudik. “Kami berharap tahun ini arus mudik bisa lebih lancar dan aman,” ujar seorang warga yang berencana mudik ke Jawa Timur.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan aman. Tito menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan pemudik adalah prioritas utama. “Kami akan terus memantau persiapan ini dan memastikan bahwa semua langkah antisipasi telah dilakukan dengan baik,” tutup Tito.

Menjelang Putusan MK, Polda Papua Siagakan Langkah Antisipasi Konflik di Dua Provinsi

by
Menjelang Putusan MK, Polda Papua Siagakan Langkah Antisipasi Konflik di Dua Provinsi

Menjelang putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah potensi konflik di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya telah mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu ketegangan. Mari bersama-sama menjaga kedamaian di wilayah kita,” ujar Benny dalam keterangan resminya, Selasa (10/10).

Situasi Menjelang Putusan MK

Pembacaan putusan sela MK ini dinilai krusial karena akan menentukan kelanjutan proses PHP Kada di dua provinsi tersebut. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kerap memicu ketegangan di antara pendukung pasangan calon, terutama di daerah dengan dinamika politik yang tinggi seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kedua provinsi ini memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganan keamanan.

Polda Papua telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi lokasi konflik. Langkah antisipatif pun telah diambil, seperti penempatan personel tambahan di daerah-daerah tersebut, patroli intensif, serta pendekatan kepada tokoh masyarakat dan adat untuk membantu meredam ketegangan.

Upaya Menjaga Stabilitas

Benny menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan lembaga adat untuk memastikan bahwa situasi tetap kondusif. “Kami tidak ingin ada gesekan yang merugikan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas,” tegasnya.

Selain itu, Polda Papua juga mengimbau para pendukung pasangan calon untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “MK adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan ini. Mari kita percayakan kepada mereka untuk mengambil keputusan yang adil,” ujar Benny.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan

Masyarakat pun diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Benny mengajak warga untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang mencurigakan atau berpotensi memicu konflik. “Kami memiliki hotline yang bisa dihubungi 24 jam. Jangan ragu untuk melapor jika melihat hal-hal yang mengkhawatirkan,” katanya.

Tokoh masyarakat di Papua Tengah, Yoseph Wenda, menyambut baik langkah antisipatif yang diambil oleh Polda Papua. “Kami mendukung upaya polisi untuk menjaga keamanan. Sebagai masyarakat, kami juga akan berusaha untuk tidak terprovokasi dan menjaga persatuan,” ujarnya.

Antisipasi Jangka Panjang

Tidak hanya fokus pada situasi saat ini, Polda Papua juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan perdamaian dalam proses demokrasi. “Kami ingin membangun kesadaran bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persaudaraan,” kata Benny.

Selain itu, Polda Papua juga berencana memperkuat sinergi dengan lembaga adat dan agama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. “Lembaga adat dan agama memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian. Kami akan terus bekerja sama dengan mereka,” tambahnya.

Harapan untuk Kedamaian

Menjelang putusan MK, harapan untuk kedamaian dan ketertiban di Papua Tengah dan Papua Pegunungan semakin menguat. Masyarakat berharap bahwa proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gejolak. “Kami berdoa agar semua pihak bisa menerima keputusan MK dengan lapang dada. Yang terpenting adalah keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yoseph Wenda.

Polda Papua pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. “Kami siap siaga 24 jam. Keamanan masyarakat adalah prioritas utama kami,” tegas Benny.

Dengan langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan, diharapkan proses pembacaan putusan MK dapat berjalan damai dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

Fakta atau Hoax Cek Kebenaran Sertifikat HGB dan SHM di Perairan Kabupaten Tangerang

by
Fakta atau Hoax Cek Kebenaran Sertifikat HGB dan SHM di Perairan Kabupaten Tangerang

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, baru-baru ini memberikan pernyataan terkait informasi yang beredar mengenai adanya sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di perairan Kabupaten Tangerang. Menurut beliau, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum dipercaya.

Banyaknya informasi yang tidak jelas kebenarannya membuat kita harus lebih waspada. Apakah informasi tersebut fakta atau hoax? Untuk itu, Nana Supiana menyarankan agar masyarakat melakukan cek kebenaran terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi tersebut.

Sertifikat HGB dan SHM di perairan Kabupaten Tangerang tentu saja menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kita harus memastikan bahwa sertifikat tersebut benar-benar valid dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya berupaya memperoleh informasi primer tentang wilayah yang telah ada HGB-SHM

Ia, sementara itu, menyatakan juga belum memeriksa langsung pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

Nanpapa juga mengatakan, Pemprov Banten lebih cekatan dalam menjawab penggelapan pagar laut Tangerang. Lalu menunggu arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kerja – kerja ini pasti kita seharusnya pastikan juga tidak ada pelanggaran juga. Pemprov tidak ingin melanggar piawaian. Ada perdat yang baik itu atau pidanya, kita tunggu,” kata dia.

Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten saat ini, pihaknya mengkonsolidasikan fungsi gza dan fungsi tugas untuk memastikan seluruh pihak tetap dimalaki.

“Tidak ada yang disalahi, tidak ada yang terabaikan, pemerintah dan negara tertinggi semua terlindung sekaligus. It’s that the kunci berada di aturan perundangan-undangan tersebut,” ujar Nana.

Dan sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Nusron Wahid membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Saya membolehkan bertekst hadir sertifikat yang dorperjolong di lingkungan pagar laut seperti yang layak di banyak sosmed (sosial media) itu,” kata Nusron dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pamannya juga punya, sekitar 263 bidang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan beberapa perusahaan hingga perorangan.

“Berupa Sertifikat HGB atas PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Itulah sebabnya sekitar 9 bidang di atas nama perseorangan,” ujar Nusron.

Disaat itu juga, Nusron juga mengatakan bahwa terdapat Surat Hak Milik sebanyak 17 bidang.

Dengan demikian, mari bersama-sama memastikan kebenaran informasi terkait sertifikat HGB dan SHM di perairan Kabupaten Tangerang. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman akibat informasi yang tidak valid. Semoga dengan adanya langkah-langkah cek kebenaran ini, kita dapat terhindar dari penyebaran informasi yang tidak benar.

BACA JUGA : Informasi berita lainnya di Serverhits News !!!

Desa Jadi Prioritas Mendagri Ajak Semua Pihak Bergerak Bersama

by
Desa Jadi Prioritas Mendagri Ajak Semua Pihak Bergerak Bersama

Mendagri Tito Karnavian telah mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menghidupkan desa sebagai prioritas utama. Dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus untuk desa, diharapkan dapat menekan laju urbanisasi yang semakin meningkat.

Desa menjadi pusat perhatian karena merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan desa sebagai prioritas, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di tingkat lokal. Mendagri pun mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dalam upaya memajukan desa-desa di seluruh Indonesia.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan desa-desa dapat berkembang menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, dengan mengurangi laju urbanisasi, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada kota-kota besar yang sudah mulai padat penduduk.

Kasubdit Pembangunan Desa dan Pelembaga Di Tosial DPRD Sumedang, Tito, menjelaskan itu di Musdesnas Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Rabu (28/7/2020).

Tito, dalam keterangannya yang diberikan di Jakarta, mengatakan bahwa urbanisasi adalah kemudahan an, suatu persoalan kerap dihadapi beberapa negara. Khususnya negara pembangunannya mendegil dengan perkotaan.

Dirinya juga mengambil contoh masalah urbanisasi yang ada pada negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Kedua negara tersebut mengalami besarnya laporan yang masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

“Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.

Selain itu dia membandingkan tingkat kompetitifnya hidup di kota dua negara tersebut. Masyarakat juga berlomba-lomba untuk mendapat pendidikan hingga jenjang tertinggi yang inilah yang membuat ini.

Tito harap setelah itu mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk menyalurkan kehidupan mereka di kota

Hal ini kemudian berimplikasi kepada rendahnya kemauan berkerabat bahwa penduduk produktif berencana menikahi. Akibat itu populasi pendifuduk di negara itu berjatuhan.

Ia berharap Indonesia tidak menjadi negara yang tidak ada di dua negara itu. Dia mengatakan bahwa Indonesia belum terlambat mencegah laju urbanisasi tergesa-gesa.

Ini sama sekali mengingat perbandingan antara terbantu oleh jumlah masyarakat yang tinggal di desa dan kota yang sama tidak terlalu selisihkan, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Indonesia juga berangka kelahiran cukup tinggi.

Sebab itu, pemerintah terus berupaya membangun desa yang lebih hidup dan mandiri. Ini seperti menguatkan sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan untuk masyarakat benar benar tepat sasaran.

Mari kita semua bersatu tangan untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Desa jadi prioritas, mendagri ajak semua pihak bergerak bersama!

Satgas Baru Prabowo Hilirisasi Energi Makin Keren

by

Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Satgas baru ini bertujuan untuk mempercepat pengolahan dan pemanfaatan sumber daya energi Indonesia agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Dengan adanya Satgas ini, diharapkan sektor hilirisasi dan ketahanan energi di Tanah Air semakin berkembang dan makin keren.

Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi energi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dipilih dari laman Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, mengatakan pembentukan satgas di Fürth itu bertujuan untuk mempercepat hilirisasi berbagai sektor dan mempercepat keadaan ketahanan energi nasional.

Menurut Keppres itu, yang dibuat dan diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), percepatan hilirisasi meluncurkan pandangannya ke sektor-sektor seperti mineral maupun batubara, minyak, gas bumi, pertanian kualitas tinggi, kehutanan maupun kelautan dan perikanan. Strategi Hilirisasi di sektor-sektor itu direncanakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas hasil produksi di dalam negeri.

Kewaspadaan dalam lingkup kerja satgas mengenai produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

Saga infrastruktur yang dimaksud dalam keppres itu adalah tingkat infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas penyimpanan, pipanisasi dan jaringan minyak dan gas bumi.

Dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab terkait Presiden.

Pasal 4 memerintahkan satgas berwenang dalam menjalankan tugasnya untuk berkoordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional lalu memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera di tindakan jalankan pemerintahan ke tingkat kementerian/lembaga, dan/atau pelaksana daerah.

Setidaknya ada delapan tugas utama satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga
dan/atau pemerintah daerah; kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara di renencapital.

Ketiga dari satgas bertugas memetakan, membuka usaha daerah yang memiliki potensi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional, serta menetapkan wilayah usaha; keempat satgas bertugas membuat perencanaan, perubahan, dan pembangunan tata ruang darat dan laut, penggandaan dan penggunaan kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahan

Satgas bertugas untuk melakukan identifikasi dan merekomendasi proyek-proyek strategis hilirisasi dan keanggganan energi nasional apa saja yang dapat didanai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, serta/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN.)

Itu keenam disediakan untuk, satgas dapat menghentikan dalam waktu yang cukup perkembangan masalah dan kendala (debottlenecking), ketujuh, melakukan percepatan dalam penyelesaian hukum, kedelapan, satgas dapat merekomendasikan administratif kepimpinan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap instansi pejabat/pegawai peny

Keppres tersebut juga menyebutkan bahwa satgas diwajibkan melaporkan tookalakannya kepada Presiden melalui Ketua Satgas sekurang kurangnya sekali dalam 6 bulan atau ketika bermangkir apabila diperlukan. Sebagaimana diatu pun, untuk segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas Satgas di sumber dana APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prabowo Subianto Berada di Kuala Lumpur untuk Bertemu Perdana Menteri Malaysia

by
Prabowo Subianto Berada di Kuala Lumpur untuk Bertemu Perdana Menteri Malaysia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah tiba di Bunga Raya Complex, Bandara Internasional Kuala Lumpur, untuk melakukan kunjungan pribadi dan santap siang bersama Perdana Menteri Malaysia.

Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto berada di Kuala Lumpur untuk bertemu PM Malaysia guna membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan hubungan kedua negara.

Kedatangan Prabowo Subianto di Malaysia disambut hangat oleh pihak berwenang setempat serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua negara. Acara santap siang bersama Perdana Menteri juga dijadwalkan sebagai momen untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia, serta memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalin hubungan baik dengan negara tetangga dan meningkatkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan

Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur untuk membahas sejumlah langkah strategis penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Nanti kedua pemimpin akan makan siang bersama dan tentunya saling bertukar pikiran baik terkait kondisi global maupun hubungan kedua negara.

Presiden Prabowo keberangkatan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 07.00 WIB. Menteri Luar Negeri, sugiono dan senha Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Presiden ketika penerbangan menuju Malaysia.

Untuk Prabowo ini menjadi kunjungan perdana setelah dilantik menjabat Kepala Negara RI.

Balasan pada pelantikannya sebelumnya langsung dari PM Anwar di Jakarta, Presiden Prabowo menerima ucapan selamat itu.

Disebelumnya, Wisma Putra Malaysia, di daerah Putrajaya mengatakan, kunjungan kerja itu adalah pertama kali oleh Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kedua pemimpin negara ini akan membahas kerja sama bilateral dan mengupayakan  untuk melanjutkan proses kerja sama tersebut.

Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, juga akan merayakan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di dalam jamuan makan siang pribadi.

Malaysia mengambil alih peranan Ketua ASEAN tahun ini, kedua pemimpin diharapkan berbual mengenai kemahiran geran Pembangunan Komuniti ASEAN (AEC).

Rahasia Ciri-Ciri Mantan Pelatih Liga Belanda di Calon Asisten Pelatih Timnas Indonesia

by
Rahasia Ciri-Ciri Mantan Pelatih Liga Belanda di Calon Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa calon asisten pelatih teknis Timnas Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu mirip dengan mantan pelatih Liga Belanda. Rahasia Ciri-Ciri Mantan Pelatih Liga Belanda di Calon Asisten Pelatih Timnas Indonesia ini menjadi sorotan dalam proses seleksi yang dilakukan oleh PSSI.

Menurut Arya Sinulingga, ciri-ciri tersebut antara lain adalah keahlian dalam pengembangan strategi permainan, pemahaman taktik yang mendalam, serta kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi para pemain. Hal ini sejalan dengan reputasi mantan pelatih Liga Belanda yang dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan inovatif.

Dengan adanya calon asisten pelatih yang memiliki ciri-ciri mirip mantan pelatih Liga Belanda, diharapkan timnas Indonesia dapat meningkatkan performa mereka di kancah internasional. PSSI berharap agar calon asisten pelatih tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia.

Arya juga mengatakan, calon tersebut adalah pelatih yang rutin membawa klub-klub divisi kedua promosi ke divisi pertama Liga Belanda.

“Yang pasti (calon asistennya) ya level tinggilah di Belanda juga. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga yang diambil. Yang punya prestasi meloloskan klub-klub degradasi masuk Eradivisie (Liga Belanda) gitu,” kata Arya kepada pewarta di Jakarta, Selasa.

Asisten teknis ini akan mengikutinya untuk orang yang ditunjuk menjadi pelatih dengan indikator itu mempunyai hati kepemimpinan dan mengendalikan ruang ganti pemain.

Shin Tae-yong berpindah ganti nama kepada mantan penyerang tim nasional Belanda, legenda Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert

Namun, rumor beredar juga bahwa mantan pelatih Almere City Alex Pastoor yang dicari sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert.

PSSI rencananya akan mengkenalkan tim kepelatihan timnas Indonesia secara resmi pada 12 Januari.

Secara keseluruhan, kehadiran calon asisten pelatih dengan ciri-ciri mantan pelatih Liga Belanda ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Tanah Air. Semoga dengan adanya seleksi yang ketat dan teliti, timnas Indonesia dapat mencapai hasil yang gemilang di masa depan.

Palembang Siap Terbang Tinggi dengan Layanan Penerbangan Internasional Kemenhub

by
Palembang Siap Terbang Tinggi dengan Layanan Penerbangan Internasional Kemenhub

Wakil Menteri Perhubungan Sutana mengungkapkan bahwa penerbangan internasional di Bandara SMB II Palembang merupakan hal yang sangat penting untuk segera diaktifkan kembali.

beliau menekankan bahwa keberadaan penerbangan internasional di bandara tersebut akan memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di daerah Sumatera Selatan.

Sutana juga menyampaikan bahwa dengan adanya penerbangan internasional, akan memudahkan akses bagi wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Palembang dan sekitarnya. Hal ini tentunya akan membuka peluang baru dalam meningkatkan kunjungan wisatawan serta investasi asing di daerah tersebut.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses aktivasi kembali penerbangan internasional di Bandara SMB II Palembang.

Sebelum pandemi COVID-19 melanda, rute ke Malaysia dan Singapura selalu ramai dengan masyarakat Sumsel yang ingin berbisnis atau berlibur.

Namun, sejak pandemi melanda, perjalanan ke negara tetangga itu menjadi terhenti. Banyak yang merindukan waktu-waktu saat bisa dengan mudah mengunjungi kedua negara tersebut untuk berbelanja, berobat, atau sekadar berlibur.

Semoga situasi segera membaik sehingga kita bisa kembali menikmati kebebasan dalam melakukan perjalanan tanpa harus khawatir akan COVID-19. Semangat, kita pasti bisa melewati masa sulit ini bersama-sama!

“Insya Allah, usai masa Natal-tahun baru, penerbangan ini akan kembali dijalankan. Semua tinggal menunggu perubahan aturan saja,” katanya.

Ia juga memasarkan usulannya yaitu berkenaan dengan catatan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyeru bandara yang pernah menyelenggarakan penerbangan internasional harus dihidupkan kembali.

Yang masih dibutuhkan adalah aturan baru untuk bandara SMB II di Palembang yang sudah siap secara infrastruktur.

Menurut Sutana, Kementerian Perhubungan bersedia mendukung langkah Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang memulai rute internasional tersebut.

Dalam prinsipnya, pemerintah pendukung semua upaya yang diperlukan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumse.